Artikel Tentang Hukum

Pengaturan Perkawinan Campuran dan Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Pengaturan Perkawinan Campuran dan Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Oleh : Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.

 

A. Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial, hidup secara bersama bagi manusia merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Demikian pula bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu maka ia tidak akan bisa lepas dari kebutuhan akan hidup bersama tersebut. Seseorang akan berkeinginan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melaluinya bersama orang lain yang bisa dijadikan sebagai teman hidup untuk berbagi suka maupun duka. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami isteri yang terikat oleh aturan (baik agama maupun hukum) sehingga menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara keduanya, inilah yang lazimnya disebut sebagai sebuah ikatan perkawinan.

Dalam kajian hukum Islam, perkawinan (pernikahan) merupakan terjemahan dari kata nakaha dan zawaja. Kedua kata tersebut menjadi istilah pokok dalam al-Qur’an untuk menunjukkan kepada makna perkawinan. Kata zawaja berarti pasangan, sedangkan nakaha bermakna berhimpun. Dengan demikian, perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Dengan demikian perkawinan telah menjadikan seseorang yang tadinya sendiri menjadi berpasangan dan saling melengkapi.

Aturan perkawinan di Indonesia dalam bentuk hukum positif dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawina beserta peraturan pelaksanaannya. Di samping Undang-undang perkawinan tersebut, terdapat pula Kompilasi Hukum Islam (berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) yang oleh sebagian para sarjana hukum juga dikatakan sebagai hukum positif dan merupakan hukum materiil yang mengatur tentang perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia.

Dalam kajian studi hukum Islam di Indonesia, kita mengenal pembahasan tentang perkawinan campuran. Menurut perspektif fikih klasik, pembahasan tentang perkawinan campuran akan mengantarkan pada kajian tentang perkawinan beda agama. Sejalan dengan praktiknya saat ini, perkawinan tidak hanya melibatkan antara laki-laki dan perempuan yang seagama dan satu kewarganegaraan saja, karena terdapat banyak kasus dimana suami isteri berasal dari latar belakang agama dan atau kewarganegaraan yang berbeda. Mereka berdalih atas nama demokrasi dan hak asasi manusia sebagai dasar dalam membenarkan tindakan mereka, khususnya dalam hal praktik perkawinan dengan latar belakang agama yang bebeda. Terkait dengan persoalan ini, tidak sedikit kalangan akademisi yang membolehkan praktik perkawinan campuran antara laki-laki muslim dan perempuan ahli kitab. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh pendapat mayoritas ulama yang membolehkan seorang laki-laki muslim untuk menikahi seorang wanita kitabiyah.

Dengan demikian praktek perkawinan campuran di Indonesia saat ini dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu perkawinan campuran karena perbedaan agama dan perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktek perkawinan campuran saat ini telah berkembang dan tidak lagi mengacu pada pandangan klasik yang cenderung memahami perkawinan campuran karena perbedaan agama semata.

Dari sisi hukum positif, perkembangan ini menarik untuk dikaji karena hukum pada dasarnya dilahirkan untuk memberikan jawaban atas persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Menurut penulis, praktik perkawinan campuran di Indonesia harus dikembalikan pada pemahaman terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal tersebut menyiratkan bahwa bahwa pelaksanaan perkawinan harus melibatkan/memperoleh keabsahan agama dan juga pengakuan negara.

>> Artikel Lengkap <<