Seputar Peradilan

Awal Tahun, Pa Marabahan 100% Kepatuhan Pelaporan LHKPN Dan LHKASN

LHKPN 20

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). LHKPN tidak hanya mencakup harta seorang penyelenggara negara, namun juga keluarga inti seperti pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan. Begitu juga halnya dengan LHKASN (Laporan Harta Kekayaan AparaturSipil Negara)

Berdasarkan pasal 2 UU No. 28 tahun 1999, penyelenggara negara yang wajib lapor LHKPN adalah Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur dan Hakim. Selain itu pejabat negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku dan pejabat yang memiliki fungsi strategis seperti direksi, komisaris, pejabat struktural pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Pimpinan Bank Indonesia, Pimpinan Perguruan Tinggi, Pejabat Eselon I, jaksa, penyidik, panitera pengadilan bahkan hingga bendaharawan proyek juga dikategorikan sebagai pihak yang wajib lapor LHKPN.

LHKASN 20

Sementara itu menurut pasal Inpres No. 5 tahun 2004 dan Surat Edaran Menpan Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang LHKPN, individu yang wajib lapor LHKPN adalah Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah atau lembaga negara, kepala kantor di lingkungan Departemen Keuangan, Pemeriksa Bea dan Cukai, Pemeriksa Pajak, Auditor, Pejabat yang mengeluarkan perijinan, pejabat atau kepala unit pelayanan masyarakat dan pejabat pembuat regulasi.

Instruksi Ketua PA. Marabahan Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H., pada apel Senin tanggal 4 Januari 2021, bahwa laporan LHKPN dan LHKASN masing-masing bagi wajib lapor harus segera melakukan pengisian tersebut untuk kemudian dilaporkan kepada Kasubag Kepegawaian dan Kasubag IT dan Pelaporan untuk selanjutnya dilaporkan kepada PTA. Banjarmasin. Menindak instrruksi Ketua PA. Marabahan tersebut, maka seluruh pegawai yang wajib lalpor langsung bertindak cepat. Berdasarkan data pada situs https://elhkpn.kpk.go.id/  dan https://siharka.menpan.go.id/ tepat pada hari kerja ke-2 di tahun 2021, yakni tanggal 5 Januari 2021 seluruh Wajib Lapor yang ada di PA Gorontalo telah mengirimkan LHKPN dan LHKASN secara elektronik.