Kumpulan Peraturan MA 2016-2018

Home > INFORMASI > INFORMASI UMUM > Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan > Uncategorised > Kumpulan Peraturan MA 2016-2018

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan

Published: Tuesday, 06 November 2018 02:16 | Written by Super User | Print | Email | Hits: 3806

Peraturan Mahkamah Agung

Tahun 2018

No	Nomor	Uraian
1	PERMA NOMOR 1 TAHUN 2018	TATA CARA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN DAN PEMILIHAN UMUM
2	PERMA NOMOR 2 TAHUN 2018	HAKIM KHUSUS TINDAK PIDANA PEMILIHAN DAN PEMILIHAN UMUM
3	PERMA NOMOR 3 TAHUN 2018	ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Agung

Tahun 2017

No	Nomor	Uraian
1	PERMA NOMOR 01 TAHUN 2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN
2	PERMA NOMOR 02 TAHUN 2017	PENGADAAN HAKIM
3	PERMA NOMOR 03 TAHUN 2017	PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
4	PERMA NOMOR 04 TAHUN 2017	TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH AGUNG
5	PERMA NOMOR 05 TAHUN 2017	TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
6	PERMA NOMOR 06 TAHUN 2017	HAKIM KHUSUS DALAM SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
7	PERMA NOMOR 08 TAHUN 2017	PEDOMAN BERACARA UNTUK MEMPEROLEH PUTUSAN ATAS PENERIMAAN PERMOHONAN GUNA MENDAPATKAN KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN BADAN ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN
8	PERMA NOMOR 09 TAHUN 2017	FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/ PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG

Peraturan Mahkamah Agung

Tahun 2016

No	Nomor	Uraian
1	PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016	PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN.
2	PERMA NOMOR 2 TAHUN 2016	PEDOMAN BERACARA DALAM SENGKETA PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
3	PERMA NOMOR 3 TAHUN 2016	TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN KE PENGADILAN NEGERI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
4	PERMA NOMOR 4 TAHUN 2016	LARANGAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PRAPERADILAN
5	PERMA NOMOR 5 TAHUN 2016	SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARIAH
6	PERMA NOMOR 6 TAHUN 2016	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN SERTA PENGADAAN TENAGA HAKIM
7	PERMA NOMOR 7 TAHUN 2016	PENEGAKAN DISIPLIN KERJA HAKIM PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA
8	PERMA NOMOR 8 TAHUN 2016	PENGAWASAN DAN PEMBINAAN ATASAN LANGSUNG DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA
9	PERMA NOMOR 9 TAHUN 2016	PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA
10	PERMA NOMOR 10 TAHUN 2016	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA
11	PERMA NOMOR 11 TAHUN 2016	TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN DAN SENGKETA PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN
12	PERMA NOMOR 12 TAHUN 2016	TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS
13	PERMA NOMOR 13 TAHUN 2016	TATA CARA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI
14	PERMA NOMOR 14 TAHUN 2016	TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH