Artikel
- KONSEP PENGADILAN DALAM KITAB MIR’ATU AT-THULAB (TELAAH HISTORIS-SOSIOLOGIS) | (15/12)
- RESENSI BUKU : ISLAM DAN MASYARAKAT BANJAR (Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar) | (11/10)
- PEMBAGIAN HARTA BERSAMA | (03/08)
- Menjadikan Tujuan Syariah (Maqashid Syariah) sebagai Basis Utama Penemuan Hukum | (22/07)
Jadwal Sidang
Pengadilan Agama Marabahan memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara. Informasi yang disuguhkan yaitu jadwal sidang untuk hari ini, jadwal persidangan yang lalu maupun yang akan datang.
Penelusuran Perkara
Sampai sejauh mana perkara anda ditangani di Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan. Silahkan anda telusuri informasinya melaui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Melalui SIPP, anda akan mengetahui tahapan, status, biaya dan riwayat perkara.
Peraturan Mahkamah Agung
Tahun 2007
| No | Nomor | Uraian |
| 1 | PENGADILAN PERIKANAN |
Peraturan Mahkamah Agung
Tahun 2006
| No | Nomor | Uraian |
| 1 | Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen |
Peraturan Mahkamah Agung
Tahun 2005
| No | Nomor | Uraian |
| 1 | TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN HASIL PILKADA DAN PILWAKADA DARI KPUD PROPINSI DAN KPUD KABUPATEN / KOTA | |
| TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU |
Peraturan Mahkamah Agung
Tahun 2004
| No | Nomor | Uraian |
| 1 | HAK UJI MATERIIL |
Peraturan Mahkamah Agung
Tahun 2003
| No | Nomor | Uraian |
| 1 |
Peraturan Mahkamah Agung
Tahun 2002
| No | Nomor | Uraian |
| 1 | ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK | |
| 2 | TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK | |
| 3 | TATA CARA PENYELENGGARAAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH MAHKAMAH AGUNG |
Peraturan Mahkamah Agung
Tahun 2001
| No | Nomor | Uraian |
| 1 | PERMOHONAN KASASI PERKARA PERDATA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL |
Peraturan Mahkamah Agung
Tahun 2000
| No | Nomor | Uraian |
| 1 | LEMBAGA PAKSA BADAN | |
| 2 | PENYEMPURNAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG HAKIM AD HOC |
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi peradilan?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).
