Jadwal Sidang

Pengadilan Agama Marabahan memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara. Informasi yang disuguhkan yaitu jadwal sidang untuk hari ini, jadwal persidangan yang lalu maupun yang akan datang.

Lebih Lanjut

Penelusuran Perkara

Sampai sejauh mana perkara anda ditangani di Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan. Silahkan anda telusuri informasinya melaui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Melalui SIPP, anda akan mengetahui tahapan, status, biaya dan riwayat perkara.

Lebih Lanjut


AREA I

MANAJEMEN PERUBAHAN

*Gunakan "Open New Tab" untuk melihat file

1. TIM KERJA

a. Undangan, Notulen pembentukan TIM ZI | Undangan, Notulen pembentukan TIM ZI Rev-1| SK TIM Zona Integritas | SK Tim Zona Integritas Rev-1 | DRH TIM ZI

b. Undangan, Notulen pembentukan TIM ZI | Undangan, Notulen pembentukan TIM ZI Rev-1|Mekanisme Penentuan Tim Kerja ZI 2020 | BA Pembentukan TIM ZI

2. DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN ZI

a. Dokumen Rencana ZI

1. Dokumen Rencana Rerja ZI 2020

2. Dokumen Jadwal Rencana Rerja ZI 2020

b. Dokumen Pembangunan yang terdapat target prioritas

1. Dokumen Rencana Rerja ZI 2020

2. Target Prioritas pembangunan ZI

c. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ?

1. Media Sosialisasi Website
2. Media Sosialisasi ZI Spanduk
3. Penandatanganan Komitmen Bersama 2017
4. Penandatanganan Piagam Perancangan ZI 2017
5. Spanduk Deklarasi Zona Integritas

 3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK / WBBM

a. Kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ?

1. Dokumen Jadwal Rencana Kerja ZI 2020
2. Dokumen Realisasi Rencana Kerja ZI 2020
3. Undangan Notulen rapat Monitoring ZI 2020
4. Undangan Monitoring TIM 1
5. Undangan Monitoring TIM 2
6. Undangan Monitoring TIM 3
7. Undangan Monitoring TIM 4
8. Undangan Monitoring TIM 5
9. Undangan Monitoring TIM 6

b. Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas

1. Laporan Kerja dan Evaluasi Zona Integritas
2. Laporan Monev Zona Integritas 2020

c. Hasil Monitoring dan Evaluasi

1. Laporan Kerja dan Evaluasi Zona Integritas
2. Laporan tindaklanjut monev ZI 2020

4. Perubahan Pola pikir dan budaya kerja

a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM

1. SK Role Model 4 Pimpinan
2. SK Kriteria Role Model
3. Dokumen Pemilihan Role Model
4. Dokumen tauladan Pimpinan

b. Telah ditetapkan Agen Perubahan

1. SK Kriteria Agen Perubahan
2. SK Agen Perubahan
3. Dokumen Pemilihan Agen Perubahan
4. Foto Agen Perubahan 2019 yang terpampang diarea umum
5. Reward Agen Perubahan 2020
6. Rekam Jejak Agen Perubahan 2020
7. DRH Agen Perubahan 2020

c. Sosialisasi Budaya Kerja

1. Fakta Integritas Pegawai
2. Berkas Pelaksanaan Apel Pagi dan Sore Kegiatan Jum'at Bersih dan Olahraga
3. SOP Pelayanan
4. SOP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
5. SK TIM Penilaian Pegawai PTSP
6. SK Pegawai PTSP terbaik
7. Pemberian Penghargaan Pegawai PTSP terbaik
8. Dokumentasi Budaya Kerja
9. Laporan pelaksanaan penerapan budaya kerja 2020
10. Dokumen Sosialisasi penerapan budaya kerja "Service Excellent"
11. Dokumen Absensi Bulanan (Rekap Absensi Februari, AprilMei)

d. Keterlibatan dalam pembangunan ZI

1. Rapat Monitoring TIM Area 1
2. Undangan Monitoring TIM 2
3. Undangan Monitoring TIM 3
4. Undangan Monitoring TIM 4
5. Undangan Monitoring TIM Area 5
6. Undangan Monitoring TIM Area 6
7. Pemasangan PIN Anti Korupsi dan Pembagian Sticker Anti Korupsi, Foto Kegiatan

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi peradilan?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsSebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Lebih Lanjut