Pengumuman
- Surat Edaran Mahkamah Agung Ri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya | (03/04)
- Pengumuman Kelulusan Tes Honorer PA Marabahan | (13/09)
- Revisi Persyaratan itsbat Nikah Terpadu 2019 | (02/09)
- Pengumuman Kelulusan Seleksi Administrasi Penerimaan Tenaga Honorer / Kontrak tidak tetap | (02/09)
- Pelaksanaan Sidang Itsbat Nikah Terpadu 2019 | (28/08)
- Pelaksanaan Sidang Itsbat Nikah Terpadu 2019 | (28/08)
- Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dan Hadiah Lomba Manajemen Peradilan | (23/08)
- Persidangan secara Elektronik (E-LITIGASI) di Pengadilan Agama | (21/08)
Jadwal Sidang
Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara. Informasi yang disuguhkan yaitu jadwal sidang untuk hari ini, jadwal persidangan yang lalu maupun yang akan datang.
Penelusuran Perkara
Sampai sejauh mana perkara anda ditangani di Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan. Silahkan anda telusuri informasinya melaui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Melalui SIPP, anda akan mengetahui tahapan, status, biaya dan riwayat perkara.
AREA VI PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK
A. STANDAR PELAYANAN
1. Maklumat Pelayanan
2. Prosedur berperkara
3. SK Gratifikasi PA Marabahan
4. SK Keterbukaan Informasi
5. SK One Day Minute
6. SK One Day Publish
7. SK Role Model PA Marabahan
8. Standar Pelayanan PA Marabahan
B. PELAYANAN PRIMA
1. Website PA Marabahan
2. E-Skum
3. SIPP
4. SIWAS
5. Meja Pengaduan
6. Biaya Perkara
C. PENILAIAN KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN
1. Survey Kepuasan Publik
2. Kuisoner
3. Presentase hasil Survey
4. Rapat Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Survey
5. Tindak Lanjut Hasil Survey
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi peradilan?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).